Pengertian GBHN

GBHN adalah kependekan dari Garis-garis Besar Haluan Negara

                             GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

      BAB I
                                           PENDAHULUAN

A.  Dasar Pemikiran

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berperikehidupan
kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur maka rakyat Indonesia menyatakan
kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan membentuk pemerintah negara Indonesia untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan
melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan
bangsa, oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara bersama-sama
segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang
dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya
mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa
yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan
pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan
berkeadilan. Fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan negara yang sangat
birokratis dan cenderung korup, serta tidak demokratis telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi,
yang nyaris berlanjut dengan krisis moral yang memprihatinkan. Hal tersebut kemudian menjadi penyebab
timbulnya krisis nasional yang berkepanjangan, telah membahayakan persatuan dan kesatuan, mengancam
kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Karena itu, reformasi di segala bidang dilakukan untuk
bangkit kembali dan memperteguh kepercayaan diri atas kemampuannya dan melakukan langkah-langkah
penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan pembangunan dengan paradigma baru
Indonesia masa depan yang berwawasan kelautan dalam rangka mewujudkan cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Dengan mengacu pada dasar pemikiran itulah, disusun arah penyelenggaraan negara dalam bentuk Garis-
garis Besar Haluan Negara, yang memuat konsepsi penyelenggaraan negara yang menyeluruh untuk
membangun tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mewujudkan kemajuan di
segala bidang yang menempatkan bangsa Indonesia sederajat dengan bangsa lain di dunia.

B.  Pengertian

Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis
besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

C.  Maksud dan Tujuan
Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan negara
dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia,
menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia,
mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

D.   Landasan

Garis-garis Besar Haluan Negara disusun atas dasar landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional
Undang-Undang Dasar 1945.

E.   Sistimatika

Naskah Garis-garis Besar Haluan Negara ini disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I    PENDAHULUAN
BAB II   KONDISI UMUM
BAB III VISI DAN MISI
BAB IV ARAH KEBIJAKSANAAN
BAB V    KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VI PENUTUP

          BAB II
                                                KONDISI UMUM

Kukuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan berkat
dan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan menjadi dasar dilaksanakannya
pembangunan di segala bidang.

Sekalipun seluruh rakyat dan penyelenggara negara serta segenap potensi bangsa telah berusaha menegakkan dan
melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun masih ada ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemajemukan yang rentan konflik, otonomi daerah yang belum terwujud, kebijakan yang terpusat, otoriter, serta
tindakan ketidakadilan pemerintah yang dipicu oleh hasutan serta pengaruh gejolak politik internasional dapat
mendorong terjadinya disintegrasi bangsa.

Penyelenggaraan negara yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan mekanisme Undang-Undang Dasar 1945
telah mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara dan makin jauh dari cita
demokrasi dan kemerdekaan yang ditandai dengan berlangsungnya sistem kekuasaan yang bercorak absolut karena
wewenang dan kekuasaan Presiden berlebihan yang melahirkan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga
terjadi krisis multidimensional pada hampir seluruh aspek kehidupan.

Ketidakpekaan penyelenggara negara terhadap kondisi dan situasi tersebut telah membangkitkan gerakan reformasi
di seluruh tanah air yang ditandai dengan tumbangnya rezim otoriter. Gerakan reformasi telah mendorong secara
relatif terjadinya kemajuan-kemajuan di bidang politik, usaha penegakan kedaulatan rakyat, peningkatan peran
masyarakat disertai dengan pengurangan dominasi peran pemerintah dalam kehidupan politik, antara lain dengan
terselenggaranya Sidang Istimewa MPR 1998; Pemilu 1999 yang diikuti banyak partai, netralitas pegawai negeri,
serta TNI dan Polri; peningkatan partisipasi politik, pers yang bebas serta Sidang Umum MPR 1999. Namun,
perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terpenuhi.

Konflik sosial dan menguatnya gejala disintegrasi di berbagai daerah seperti di Maluku merupakan gangguan bagi
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kalau tidak segera ditanggulangi akan dapat mengancam
keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya hal-hal
tersebut lebih merupakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang perlu segera dikoreksi dengan
cepat dan tepat.

Di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, disatu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur,
sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan
integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian
dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.

Tekad untuk memberantas segala bentuk penyelewengan sesuai tuntutan reformasi seperti korupsi, kolusi,
nepotisme, serta kejahatan ekonomi keuangan dan penyalahgunaan kekuasaan belum diikuti langkah-langkah nyata
dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum, terjadinya
campur tangan dalam proses peradilan, serta tumpang tindih dan kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis
hukum.

Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia
masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak
kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.

Pembangunan di bidang pertahanan keamanan telah menunjukkan kemajuan meskipun masih mengandung
kelemahan. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur TNI dan Polri melemah, antara lain, karena digunakan
sebagai alat kekuasaan; rasa aman dan ketenteraman masyarakat berkurang; meningkatnya gangguan keamanan dan
ketertiban; terjadinya kerusuhan massal dan berbagai pelanggaran hukum serta pelanggaran hak asasi manusia.

Upaya mengatasi krisis ekonomi beserta dampak yang ditimbulkannya telah dilakukan melalui proses reformasi di
bidang ekonomi, tetapi hasilnya belum memadai karena (1) penyelenggaraan negara di bidang ekonomi selama ini
dilakukan atas dasar kekuasaan yang terpusat dengan campur tangan pemerintah yang terlalu besar, sehingga
kedaulatan ekonomi tidak berada di tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif; dan (2)
kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antardaerah, antarpelaku, dan
antargolongan pendapatan, telah meluas ke seluruh aspek kehidupan sehingga struktur ekonomi tidak kuat yang
ditandai dengan berkembangnya monopoli serta pemusatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok kecil
masyarakat dan daerah tertentu.

Pengangguran makin meningkat dan meluas, hak dan perlindungan tenaga kerja belum terwujud, jumlah penduduk
miskin semakin membengkak, dan derajat kesehatan masyarakat juga menurun drastis. Gejala itu bahkan menguat
dengan terdapatnya indikasi kasus-kasus kurang gizi di kalangan kelompok penduduk usia bawah lima tahun, yang
dapat mengakibatkan timbulnya generasi yang kualitas fisik dan inteleknya rendah.

Konsep pembangunan berkelanjutan telah diletakkan sebagai kebijaksanaan. Namun, didalam pengalaman praktik
selama ini, justru terjadi pengolahan sumber daya alam yang tidak terkendali dengan akibat kerusakan lingkungan
yang mengganggu kelestarian alam.

Di bidang pendidikan masalah yang dihadapi adalah berlangsungnya pendidikan yang kurang bermakna bagi
pengembangan pribadi dan watak peserta didik, yang berakibat hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna
hakiki kehidupan. Mata pelajaran yang berorientasi akhlak dan moralitas serta pendidikan agama kurang diberikan
dalam bentuk latihan-latihan pengamalan untuk menjadi corak kehidupan sehari-hari. Karenanya masyarakat
cenderung tidak memiliki kepekaan yang cukup untuk membangun toleransi, kebersamaan, khususnya dengan
menyadari keberadaan masyarakat yang majemuk.

Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan
ekonomi, sosial dan budaya, sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi kerjasama dan
persaingan global.

Kehidupan beragama belum memberikan jaminan akan peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat. Merebaknya penyakit sosial, korupsi dan sejenisnya, kriminalitas,
pemakaian obat terlarang, perilaku menyimpang yang melanggar moralitas, etika dan kepatutan, memberikan
gambaran terjadinya kesenjangan antara perilaku formal kehidupan keagamaan dengan perilaku realitas nyata
kehidupan keseharian.

Status dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan
laki-laki, yang tercermin pada sedikitnya jumlah perempuan yang menempati posisi penting dalam pemerintahan,
dalam badan legislatif dan yudikatif, serta dalam masyarakat.

Penurunan peranan dan kualitas diri terjadi juga di kalangan generasi muda. Kreativitas, kemauan, dan kemampuan
mengembangkan pemikiran dan melakukan kegiatan eksploratif, melakukan aksi sosial untuk berani coba-ralat pada
generasi muda mengalami hambatan sehingga pada akhirnya menghambat proses kaderisasi bangsa.

Luasnya ruang lingkup pembangunan daerah terutama dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah belum didukung
oleh kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia dan aparatur pemerintah daerah yang memadai serta belum
adanya perangkat peraturan bagi pengelolaan sumber daya alam di daerah.

Pelaksanaan politik luar negeri yang lemah, antara lain karena tingginya ketergantungan pada utang luar negeri
mengakibatkan turunnya posisi-tawar Indonesia dalam percaturan internasional.

Keseluruhan gambaran tersebut menunjukkan kecenderungan menurunnya kualitas kehidupan dan jati diri bangsa.
Kondisi itu menuntut bangsa Indonesia, terutama penyelenggara negara, para elite politik dan pemuka masyarakat,
agar bersatu dan bekerja keras melaksanakan reformasi dalam segala bidang kehidupan untuk meningkatkan harkat,
martabat, dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

            BAB III
                                                 VISI DAN MISI

A.   VISI

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan
sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang
sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

B.  MISI

Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan, ditetapkan misi sebagai berikut:

1.  Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2.   Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
3.   Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas
keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya
persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai.
4.   Penjaminan kondisi aman, damai, tertib dan ketentraman masyarakat.
5.  Pewujudan sistem hukum nasional, yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi
manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran.
6.   Pewujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan
terhadap pengaruh globalisasi.
7.   Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil,
menengah, dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu
pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya
manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
8.   Pewujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.   Pewujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak
dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan,
sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
10.  Pewujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna,
produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
11.  Pewujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna
memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin
dan bertanggung jawab, berketrampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.
12.  Pewujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan pro-aktif bagi kepentingan
nasional dalam menghadapi perkembangan global.

          BAB IV
                                           ARAH KEBIJAKAN

A.   Hukum
1.   Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan
kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2.   Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati
hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan
hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan
tuntutan reformasi melalui program legislasi.
3.   Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan
kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
4.   Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia
sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.
5.   Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian
Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan
kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.
6.   Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak mana
pun.
7.   Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam
menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
8.   Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi,
kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
9.   Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan pelindungan, penghormatan, dan
penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
10.  Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia
yang belum ditangani secara tuntas.
B.   Ekonomi
1.   Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang
berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai
keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan
hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.
2.   Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar
monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat.
3.   Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan
menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan
publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang.
4.   Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat,
terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem dana jaminan
sosial melalui program pemerintah serta menumbuh kembangkan usaha dan kreativitas masyarakat
yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif dan efisien serta ditetapkan
dengan undang-undang.
5.   Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan
membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim
dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti
luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.
6.   Mengelola kebijakan makro dan mikroekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna
menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil
dan realistis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat,
menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan
yang transparan, mudah, murah, dan cepat.
7.   Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan,
efisiensi, efektivitas, untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana
dari luar negeri.
8.   Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan
peraturan perundangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen.
9.   Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif
yang dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien. Mekanisme dan prosedur peminjaman
luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur dengan undang-
undang.
10.  Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya
saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha
bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis
keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk
perlakuan diskriminatif dan hambatan.
11.  Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan
berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-
luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk
perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan
teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha.
12.  Menata Badan Usaha Milik Negara secara efisien, transparan, dan profesional terutama yang
usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik,
industri pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset strategis, dan kegiatan usaha lainnya yang
tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi. Keberadaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik
Negara ditetapkan dengan undang-undang.
13.  Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan
menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar,
menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.
14.  Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan
pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi
dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan
memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan, serta peningkatan produksi yang
diatur dengan undang-undang.
15.  Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah
dan ramah lingkungan dan secara berkelanjutan yang pengelolaannya diatur dengan undang-
undang.
16.  Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah
secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk
hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.
17.  Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk
transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan
pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka
keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil.
18.  Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada
peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan
kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat.
19.  Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan
memperhatikan kompetensi, pelindungan dan pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu
dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja.
20.  Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan
koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.
21.  Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari
kemiskinan dan mengurangi pengangguran, yang merupakan dampak krisis ekonomi.
22.  Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama
bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilisasi
kurs rupiah pada tingkat yang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh
tersedianya likuiditas sesuai kebutuhan.
23.  Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengurangi defisit anggaran
melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara
bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan
pengeluaran.
24.  Mempercepat rekapitalisasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang swasta secara transparan
agar perbankan nasional dan perusahaan swasta menjadi sehat, terpercaya, adil, dan efisien dalam
melayani masyarakat dan kegiatan perekonomian.
25.  Melaksanakan restrukturisasi aset negara, terutama aset yang berasal dari likuidasi perbankan dan
perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara transparan dan
pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengelolaan aset negara diatur
dengan undang-undang.
26.  Melakukan renegosiasi dan mempercepat restrukturisasi utang luar negeri bersama-sama dengan
Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, lembaga keuangan internasional lainnya, dan negara
donor dengan memperhatikan kemampuan bangsa dan negara, yang pelaksanaannya dilakukan
secara transparan dan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
27.  Melakukan secara proaktif negosiasi dan kerja sama ekonomi bilateral dan multilateral dalam
rangka meningkatkan volume dan nilai eksport terutama dari sektor industri yang berbasis sumber
daya alam, serta menarik investasi finansial dan investasi asing langsung tanpa merugikan
pengusaha nasional.
28.  Menyehatkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah terutama yang usahanya
berkaitan dengan kepentingan umum. Bagi Badan Usaha Milik Negara yang usahanya tidak
berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui pasar modal.
C.   Politik
1.   Politik Dalam Negeri
a.   Memperkuat keberadaan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
bertumpu pada ke-bhinekatunggalika-an. Untuk menyelesailan masalah-masalah yang
mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya
rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang-undang.
b.   Menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan
bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan
persatuan bangsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945.
c.   Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan
lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan
tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan
yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
d.   Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan
terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi
politik, serta mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis
dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang politik.
e.   Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan
kepentingan rakyat serta mengembangkan fungsi pengawasan secara efektif terhadap
kinerja lembaga-lembaga negara dan meningkatkan efektivitas, fungsi dan partisipasi
organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam
kehidupan bernegara.
f.   Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat
untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman
aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
g.   Memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti-diskriminasi dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
h.   Menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat
seluas-luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil,
dan beradab yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara independen dan non-partisan
selambat-lambatnya pada tahun 2004.
i.   Membangun bangsa dan watak bangsa (nation and character building) menuju bangsa
dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis,
toleran, sejahtera, adil dan makmur.
j.   Menindaklanjuti paradigma baru Tentara Nasional Indonesia dengan menegaskan secara
konsisten reposisi dan redefinisi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara dengan
mengoreksi peran politik Tentara Nasional Indonesia dalam kehidupan bernegara.
Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam merumuskan kebijaksanaan nasional
dilakukan melalui lembaga tertinggi negara Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2.   Hubungan Luar Negeri
a.   Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada
kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang,
mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala
bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi
kesejahteraan rakyat.
b.   Dalam melakukan perjanjian dan kerja sama internasional yang menyangkut kepentingan
dan hajat hidup rakyat banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.
c.   Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi
pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia
internasional, memberikan pelindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan
kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan
nasional.
d.   Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan
pembangunan nasional, melalui kerjasama ekonomi regional maupun internasional dalam
rangka stabilitas, kerja sama, dan pembangunan kawasan.
e.   Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan
bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO.
f.   Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara sahabat serta memperlancar
prosedur diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagi penyelesaian perkara
pidana.
g.   Meningkatkan kerja sama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan
langsung dan kerja sama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, pembangunan,
dan kesejahteraan.
3.   Penyelenggara Negara
a.   Membersihkan penyelenggara negara dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme dengan
memberikan sanksi seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,
meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan
masyarakat, dan mengembangkan etik dan moral.
b.   Meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan
keprofesionalan serta memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi dengan prinsip
memberikan penghargaan dan sanksi.
c.   Melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat negara dan pejabat pemerintah
sebelum dan sesudah memangku jabatan dengan tetap menjunjung tinggi hak hukum dan
hak asasi manusia.
d.  Meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat dan
akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih, dan bebas
dari penyalahgunaan kekuasaan.
e.  Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian
Negara Republik Indonesia untuk menciptakan aparatur yang bebas dari korupsi, kolusi,
nepotisme, bertanggung jawab, profesional, produktif dan efisien.
f.  Memantapkan netralitas politik pegawai negeri dengan menghargai hak-hak politiknya.
4.   Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
a.  Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan media
tradisional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; memperkukuh persatuan dan
kesatuan; membentuk kepribadian bangsa, serta mengupayakan keamanan hak pengguna
sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
b.  Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan
teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam
menghadapi tantangan global.
c.  Meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan peningkatan kualitas dan
kesejahteraan insan pers agar profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi etika pers,
supremasi hukum, serta hak asasi manusia.
d.  Membangun jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dan daerah serta antardaerah
secara timbal balik dalam rangka mendukung pembangunan nasional serta memperkuat
persatuan dan kesatuan bangsa.
e.  Memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana penerangan
khususnya di luar negeri dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional di forum
internasional.
D.   Agama
1.  Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika
dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan
tidak bertentangan dengan moral agama-agama.
2.   Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama
sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh
sarana dan prasarana yang memadai.
3.   Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antarumat beragama sehingga tercipta suasana
kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog
antarumat beragama dan pelaksanaan pendidikan agama secara deskriptif yang tidak dogmatis
untuk tingkat perguruan tinggi.
4.   Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya, termasuk
penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadah haji dan pengelolaan zakat, dengan memberikan
kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya.
5.   Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak
perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkukuh jati diri dan
kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
E.   Pendidikan
1.  Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu
tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi
dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
2.   Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan
tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam
peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan
tenaga kependidikan.
3.   Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa
diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang
berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis
pendidikan secara profesional.
4.   Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat
pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan
masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.

5.  Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip
desentralisasi, otonomi keilmuan dan manejemen.
6.  Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun
pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
7.  Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan
menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar
generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan
sesuai dengan potensinya.
F.   Sosial dan Budaya
1.  Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
a.  Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung
dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan
kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan
dalam kandungan sampai usia lanjut.
b.  Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui
pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam
bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
c.  Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk
mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang
pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.
d.  Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan
pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana
serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda.
e.  Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat
dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.
f.  Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak-anak
terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-
luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
g.  Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka
kematian, dan peningkatan kualitas program keluarga berencana.
h.  Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkotik dan obat-obat
terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, pengedar,
dan pemakai.
i.  Memberikan aksesibilitas fisik dan nonfisik guna menciptakan perspektif penyandang
cacat dalam segala pengambilan keputusan.
2.  Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
a.  Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber
dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai
universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka
mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban
bangsa.
b.  Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, sehingga mampu memberikan rujukan
sistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan
kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas
berbudaya masyarakat.
c.  Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah
nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa
di masa depan.
d.  Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran
sebagai pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan tetap
mengacu pada etika, moral, estetika dan agama, serta memberikan perlindungan dan
penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya.
e.  Mengembangkan dunia perfilman Indonesia secara sehat sebagai media massa kreatif
yang memuat keberagaman jenis kesenian untuk meningkatkan moralitas agama serta
kecerdasan bangsa, pembentukan opini publik yang positif dan peningkatan nilai tambah
secara ekonomi.
f.  Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta menggalakkan dan
memberdayakan sentra-sentra kesenian untuk merangsang berkembangnya kesenian
nasional yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga menumbuhkan rasa kebanggaan
nasional.
g.  Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai wahana bagi
pengembangan pariwisata nasional dan mempromosikannya ke luar negeri secara
konsisten sehingga dapat menjadi wahana persahabatan antarbangsa.
h.  Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat
interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis,
ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak
lingkungan.
3.  Kedudukan dan Peranan Perempuan
a.  Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu
memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
b.  Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap
mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum
perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta
kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
4.  Pemuda dan Olahraga
a.  Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga
memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup, yang harus dimulai sejak usia dini
melalui pendidikan olahraga di sekolah dan masyarakat.
b.  Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan secara
sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat
pembinaan dibawah koordinasi masing-masing organisasi olahraga termasuk organisasi
olah raga penyandang cacat bersama-sama dengan masyarakat demi tercapainya sasaran
prestasi yang membanggakan di tingkat Internasional.
c.  Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan
segenap potensi, bakat, dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan
mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan
untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, patriotis,
demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat.
d.  Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang
berdaya saing, unggul, dan mandiri.
e.  Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya
penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya (narkoba) melalui
gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya
penyalahgunaan narkoba.
G.  Pembangunan Daerah
1.  Umum
a.  Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam
rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum,
lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh
potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b.  Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah provinsi, daerah
kabupaten, daerah kota, dan desa.
c.  Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan
memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan
ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi
sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.
d.  Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama
petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agribisnis,

industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi,
dan pemanfaatan sumber daya alam.
e.  Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan
mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan
investasi serta pengelolaan sumber daya.
f.  Memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi
dan perannya guna memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab.
g.  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan
kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai.
h.  Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah, terutama di kawasan timur Indonesia,
daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan pada prinsip
desentralisasi dan otonomi daerah.
2.   Khusus

Dalam rangka pengembangan otonomi daerah di dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang
memerlukan penanganan segera dan bersungguh-sungguh, maka perlu ditempuh langkah-langkah
sebagai berikut:

Daerah Istimewa Aceh
a.   Mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial
budaya masyarakat Aceh, melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh sebagai
daerah otonom khusus yang diatur dengan undang-undang.
b.   Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan bermartabat dengan
melakukan pengusutan dan pengadilan yang jujur bagi pelanggar hak asasi
manusia, baik selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer maupun pasca
pemberlakuan Daerah Operasi Militer.
Irian Jaya
a.   Mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial
budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus yang
diatur dengan undang-undang.
b.   Menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Irian Jaya melalui proses
pengadilan yang jujur dan bermartabat.
Maluku
Menugaskan pemerintah untuk segera melaksanakan penyelesaian konflik sosial yang
berkepanjangan secara adil, nyata, dan menyeluruh serta mendorong masyarakat yang
bertikai agar pro-aktif melakukan rekonsiliasi untuk mempertahankan dan memantapkan
integrasi nasional.
H.   Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.  Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
2.   Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan
konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah
lingkungan.
3.   Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam
pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup
sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang-undang.
4.   Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan
memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang
berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang
pengusahaannya diatur dengan undang-undang.
5.  Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan
dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk mencegah kerusakan yang tidak
dapat balik.
I.  Pertahanan dan Keamanan
1.  Menata kembali Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui
reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk
melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan
memberikan dharma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.
2.  Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada
kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagai kekuatan utama didukung komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan
negara dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi
juang, serta mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan rakyat.
3.  Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan
komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara kewilayahan yang
didukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
4.  Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan
dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut serta berpartisipasi dalam upaya
pemeliharaan perdamaian dunia.
5.  Menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka
pemisahan dari Tentara Nasional Indonesia secara bertahap dan berlanjut dengan meningkatkan
keprofesionalannya, sebagai alat negara penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat
selaras dengan perluasan otonomi daerah.

        BAB V
                                             KAIDAH PELAKSANAAN

Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999 – 2004 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam
Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999, harus menjadi arah penyelenggaraan negara bagi lembaga-
lembaga tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1.  Presiden selaku kepala pemerintahan negara, menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan negara,
berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan
mengendalikan pembangunan nasional.
2.  Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Dewan Pertimbangan
Agung berkewajiban melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan
wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
3.  Semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan
Negara dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sesuai dengan fungsi, tugas dan
wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
4.  Garis-garis Besar Haluan Negara dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan
Nasional lima tahun (PROPENAS) yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur yang ditetapkan
oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat.
5.  Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS) dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan
(REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditetapkan Presiden
bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB VI
                                                    P E N U T U P
Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999 – 2004 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya
Garis-garis Besar Haluan Negara oleh Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum tahun
2004.

Untuk tahun pertama pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999 – 2004, kepada Presiden diberi
kesempatan untuk melakukan langkah-langkah persiapan, penyesuaian guna menyusun program pembangunan
nasional dan rencana pembangunan tahunan yang memuat anggaran pendapatan dan belanja negara dengan tetap
memelihara kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selama belum ditetapkan rencana pembangunan tahunan berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999 –
2004, pemerintah dapat menggunakan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah dipersiapkan
sebelumnya.

Berhasilnya pelaksanaan penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita bangsa, tergantung pada peran aktif
masyarakat serta pada sikap mental, tekad, semangat, serta ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara.
Sehubungan dengan itu, semua kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan
lainnya perlu menyusun program menurut fungsi dan kemampuan masing-masing dalam melaksanakan Garis-garis
Besar Haluan Negara.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab bersama dan demi makin kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa,
perlu dikembangkan peran aktif masyarakat dalam rangka menyiapkan Garis-garis Besar Haluan Negara yang akan
datang.

Hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara lebih merata dan adil oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai
peningkatan kesejahteraan lahir dan batin.

Pada akhirnya pembangunan nasional akan memperkuat jati diri dan kepribadian manusia, masyarakat, dan bangsa
Indonesia dalam suasana yang demokratis, tentram, aman dan damai.
Semoga Bermanfaat Salam Untuk sobat WordPress

Posted by Febri Irawanto

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: